Universitas Muhammadiyah Surakarta

Fakultas Ilmu Komunikasi dan Informatika

Mata Kuliah  :           FOTOGRAFI

Kegiatan         :           1. Perkuliahan

                                    2. Praktik

                                    3. Presentasi Karya

                                    4. Ujian Mid (Presentasi/Pameran)

5. Ujian Akhir Semester (Pameran)

Silabus:

Studi tentang fotografi, dengan pendekatan teoritis dan teknis serta estetik. Pembahasan merupakan pengenalan pada teknik fotografi dasar dan aplikasinya  baik pada pemotretan outdor serta indoor dengan peralatan studio.

SEBARAN MINGGUAN

1. Pengantar umum mengenai isi perkuliahan diteruskan dengan penjelasan tentang sejarah fotografi baik di Indonesia dan luar negeri serta penggunaannya yang menunjang bagi kehidupan masyarakat luas.

2. Mengetahui jenis-jenis kamera (berdasarkan format film dan cara kerjanya) dan dan lensa serta memahami anatomi kamera. Memahami komponen pokok pada kamera (gelang kecepatan, diafragma dan ASA), dan mampu mengoperasikan kamera dengan baik.

3. Mempelajari tentang teknik dasar pencahayaan, macam-macam pencahayaan baik alam maupun buatan serta karakter dan kegunaan masing-masing (Slide show). Penjelasan terhadap karya-karya foto yang dibuat dengan menggunakan berbagai macam arah datangnya sinar sebagai contoh dalam melakukan pemotretan baik indoor maupun outdoor.(Slide show).

4. Mempelajari ruang tajam (luas dan sempit) dan penggunaannya, serta efek yang ditimbulkannya.

5. Melaksanakan praktek pemotretan berdasarkan materi yang sudah diberikan pada pertemuan pada minggu-minggu sebelumnya, baik outdoor.

6. Menjelaskan dan evaluasi terhadap hasil karya foto yang sudah dibuat. (Slide Show).

7. Mengenal jenis-jenis komposisi fotografi serta efek yang ditimbulkan sesuai implementasi ide yang akan disampaikan dalam bentuk visual.

8. Slide Show karya-karya foto sebagai contoh penataan dan pemanfaatan komposisi fotografi dan dilanjutkan pemotretan outdoor oleh mahasiswa yang dipandu oleh dosen.   

8. Test mid-semester (wajib) (mengumpulkan karya hasil hunting foto).

 

9. Mengenal fotografi panggung serta metode pemotretan, dan foto studio. (Slide Show).

10. Mempelajari tentang penggunaan fotografi untuk keperluan pemberitaan (Fotografi Jurnalistik), dan teknik dasar pembuatan fotojurnalistik (5W+1H).

11-14. Monitoring dan konsultasi karya foto.(Slide show).

15. Final exam. Menyususun materi tugas fotografi yang akan digunakan untuk pameran bersama. 

KEPUSTAKAAN:

1. William S. Johnson, (2002), 1000 Photo Icons-George Eastman House, Koln, Taschen.

2. Naomi Rosenblum,(1989), A World History of Photography, Revised Edition, New York, Abbeville Press.

4. Yudhi Soerjoatmojo, Awal Fotografi Modern Indonesia, (2002), TEMPO,”Hidup 1000 Tahun lagi, EDISI KHUSUS, Jakarta, PT Temprint.

5. Peter Chapentier- Johan Den Ouden- Jan Visser, 2002, Motif Untuk Foto Anda, Disunting oleh RM Soelarko, Dahara Prize, Semarang.

6. Soedarso Sp,  TRILOGI SENI: Penciptaan, Eksistensi, dan Kegunaan Seni, BP ISI, Yogyakarta.

7. Agus Sachari, (2002) Estetika:Makna, Simbol dan Daya, Penerbit ITB.

8. Irving Penn, (1970), Personality in Portraits: The Camera, By the editors of Time-Life Book, Time Life International.

9. Nancy Brown, (1986), Photographing Women: Photograhing People for Advertising, Amphoto, An Imprint of Watson. Guphill Publication, New York.

10. Makarios Sukojo, (1992), “Seni Merekam Ekspresi”. Foto Media no. 7/III.

11. Carl Mydaus, (1977), dalam Soekarno, Pemotret sebagai Sutradara. Foto Indonesia 50, th.IX Nomor 50 September.

12. Soeprapto Soedjono, (2006), Pot-Pourri Fotografi, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.

13. Garnadi Prawiri Sudirjo,  (1976), Warna dan Makna, Penerbit Ganaco Jakarta.

14. Ed Zoelverdi, (1999), Melihat untuk Berjuta Mata, Makalah Pelatihan Foto Jurnalistik Propinsi Jawa Tengah, Semarang.

15. Time-Life Books,(Editor), (1972), Photojournalism, TIME-LIFE International, Nederland.

16. John Heogecoe.

                The Fotographer’s Hand Book,(1997), Third Edition Revised. New York, Alfred A. Knopf.

17. Prop. Dr. R.M Soelarko, (1990), Komposisi Fotografi. Jakarta, Balai pustaka.

Pentingnya Pendidikan Agama Bagi Anak Umat Islam

Assalamu'alikum Wr. Wb..

Allah telah memberikan amanah yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Dimana amanah tersebut seharusnya kita tunaikan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Nya. Amanat tersebut berupa anak yang telah diberikan kepada kita, kita telah diperintahkan untuk melepaskan diri, keluarga, dan termasuk anak kita dari api neraka jahannam.

“Wahai orang orang yang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan, padanya ada malaikat yang kasar, mereka tidaklah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka.”
Allah telah menjadikan kita sebagai pemimpin bagi keluarga kita, yang tentunya kita juga akan dimintai pertanggung jawaban. Maka seharusnya suami dan istri saling bekerjasama dalam membina keluarga, karena masing-masing akan dimintai pertanggung-jawaban.

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggung-jawaban, maka seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung-jawaban, dan seorang suami adalah pemimpin keluarganya dan akan dimintai pertanggung-jawaban, dan seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggung-jawaban, dan seorang budak adalah pemimpin pada harta majikannya dan akan dimintai pertanggung-jawaban, maka ketahuilah bahwa setiap diri kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung-jawaban.”
“Allah telah mewasiatkan di dalam perkara anak-anak kalian”

Maka orang tua hendaknya bertanggung jawab terhadap keluarga dan keturunannnya, jangan sampai dia dan keturunannnya mendapatkan kemurkaan dari Allah. Maka hendaknya pemimpin keluarga memberikan pelajaran agama yang baik kepada anak keturunannya agar mereka dapat menjadi anak yang shalih. Rasulullah bersabda dalam hadits Ibnu Abbas dalam riwayat Tarmidzi

“Wahai anak kecil, sesungguhnya aku mengajari engkau beberapa kalimat, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, jagalah Allah maka engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu, apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah, apabila engkau memohon pertolongan maka mintalah kepada Allah”

Dalam hadits ini menunjukkan perhatian beliau yang besar dalam mendidik anak kaum muslimin. Terlebih bagi mereka yang telah menjadi kepala keluarga, wajib bagi mereka mengajarkan agama Allah baik berupa tauhid, akhlaq, adab, dsb karena semuanya adalah tanggung jawab dari orang tua. Saat rasulullah melihat seorang anak kecil yang makan dengan adab yang jelek, maka beliau bersabda

“Wahai anak kecil, apabila engkau makan maka bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, makanlah mulai dari yang dekat denganmu.”

Demikianlah Rasulullah memberikan pelajaran kepada anak-anak kaum muslimin dengan pelajaran yang diperintahkan oleh Allah. Sebelum datang suatu hari yang menghancurkan dunia ini, hari dimana seseorang akan lari dari saudaranya sendiri, dari bapak dan ibunya, dan dari istri dan anak-anaknya. Pada hari inilah kita mempertanggung jawabkan kehidupan kita di dunia, kita tidak bisa lagi mendidik anak-anak kita karena kesempatan tersebut hanya di dunia saja. Pendidikan anak-anak perlu kita perhatikan karena merekalah kebahagiaan atau kesedihan bagi kita.

“Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah fitnah”

Karena itu disamping kita mendidik dan mengarahkan anak-anak kita kepada Islam, tentunya kita tetap menyerahkan hasilnya kepada Allah. Karena yang dapat memberikan hidayah hanyalah Allah. Allah yang akan menentukan mereka mendapat petunjuk atau menjadi tersesat.

Ketika Nabi Isa baru lahir dan ditanya oleh Bani Israil, maka Nabi Isa menjawab, “sesungguhnya aku adalah hamba Allah, Allah yang telah memberikan kepadaku Al Kitab dan menjadikan aku sebagai Nabi. Dan menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada, dan Allah yang mewasiatkan kepadaku untuk menegakkan shalat dan zakat selama aku masih hidup.”

Kemudian dari pernyataan Nabi Isa tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah-lah yang telah menjadikan beliau sebagai orang yang shalih, sebagai seorang Nabi, dan sebagai orang yang menerima kitab suci. Kemudian perkataan Nabi Isa yang lainnya:
“Dan Allah yang telah menjadikan aku sebagai anak yang berbakti kepada orang tuaku dan tidak menjadikan aku sebagai orang yang keras dan kasar.”

Maka apabila kita mengetahui hal ini seharusnya kita berusaha sebaik-baiknya, memohon pertolongan kepada Allah, agar anak keturunan kita dapat menjadi generasi yang shalih. Pertolongan dari Allah kita perlukan karena hidayah itu hanya datang dari Allah, bahkan Nabi Nuh tidak dapat memberikan hidayah kepada anaknya.
Berkata Nabi Nuh terhadap anaknya, “Wahai Anakku, marilah berlayar bersamaku, dan janganlah kamu bersama orang yang kafir”, jawab anaknya, “Aku akan berlindung ke puncak gunung yang dapat menjauhkan aku dari air”. Nabi Nuh berkata, “Pada hari ini tidak ada yang dapat terjaga dari perintah Allah kecuali yang disayangi oleh Allah. Wahai Rabbku sesungguhnya anakku adalah termasuk dari keluargaku, dan sesungguhnya janjimu adalah benar dan engkau adalah Dzat yang maha bijaksana”, jawab Allah, “Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk dari keluargamu, karena dia beramal yang tidak baik. Maka jangan engkau meminta kepada-Ku sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu di dalamnya, sesungguhnya Aku mengingatkanmu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh”, jawab Nabi Nuh, “Wahai Rabbku, kalau seandainya engkau tidak mengampuni dan dan menyanyangi aku maka benar benar aku akan menjadi orang orang yang merugi.”

Akan tetapi seorang anak yang shalih dapat menjadi sebuah permata yang sangat indah. Seperti Nabi Ismail terhadap Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim berkata, “Wahai Anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Wahai Bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, dan niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang orang yang bersabar.”

Lihatlah bagaimana jawaban dari anak yang shalih kepada bapak yang shalih, padahal mereka berdua diperintahkan untuk mengerjakan suatu hal yang sangat berat. Demikianlah kisah dari keluarga yang shalih, apabila seorang anak telah dijadikan sebagai seorang yang shalih oleh Allah, maka hal tersebut mungkin akan menjadi sebab baiknya kedua orang tuanya, tetapi apabila anak tersebut jelek, mungkin hal tersebut akan menjadi sebab kekafiran kedua orang tuanya.

Sebagaimana Allah telah mengingatkan kita dalam kisah Nabi Khidr dan Nabi Musa. Ketika Allah memerintahkan Nabi Khidr untuk membunuh seorang anak kecil, kemudian nabi Musa berkata, “Kenapa engkau membunuh seorang jiwa padahal dia tidak membunuh jiwa yang lain ?, sungguh Engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar”, jawab Nabi Khidr, “Bukankah sudah aku katakan bahwa Engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku ?”.

Kemudian di akhir kisah Nabi Khidr menjelaskan alasannya. Beliau melakukan hal tersebut karena anak kecil yang beliau bunuh sesungguhnya memiliki dua orang tua yang shalih. Dan beliau takut anak tersebut akan memaksa kedua orang tuanya menuju kekafiran, maka beliau ingin agar Allah memberikan ganti anak yang lebih shalih dan lebih penyayang kepada kedua orang tuanya.

Pada ayat ini disebutkan bahwa seorang anak dapat menjadi sebab kekafiran kedua orang tuanya. Maka anak adalah jaminan terhadap kelurusan agama kita, oleh karena itu barang siapa yang ingin istiqomah di dalam agama ini, maka hendaknya dia mendidik anaknya dengan keshalihan, karena hal tersebut diharapkan menjadi penyebab Allah memberikan kebaikan kepada kedua orang tuanya.

Khutbah ke dua.
Dan termasuk kebiasaan orang yang shalih adalah berdoa agar keturunannya diperbaiki agamanya.
“Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari istri dan anak sebagai pelembut dan penenang jiwa kami. Dan jadikanlah kami semua (suami, istri dan anak) sebagai pemuka orang yang bertakwa.”

Rasulullah mendoakan Hasan dan Usamah bin Zaid dalam hadits riwayat imam Bukhari, “Ya Allah, sesunggguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah kedua anak ini.”

Demikian pula doa beliau terhadap Abdullah bin Jafar, “Ya Allah, jadikanlah pada keluarga Jafar kebaikan, dan berkahilah Abdullah pada tangan kanannya.”
“Ya Allah, berilah kepada Anas bin Malik harta dan anak yang banyak, dan berkahilah kepada yang engkau berikan kepada mereka.”
Dan doa beliau terhadap Abdullah bin Abbas, “Ya allah pahamkanlah dia dengan agama, dan pahamkanlah dia dengan tafsir.”

Dan termasuk hal yang harus kita perhatikan dalam pendidikan anak kita adalah jangan sampai kita mengeluarkan suatu ucapan yang jelek, bagaimanapun keadaan kita. Ketika Rasulullah mendengar seseorang melaknat untanya, maka Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, “Siapa yang tadi melaknat ?, saya, turunlah engkau dari untamu, jangan engkau menyertai kami dengan sesuatu yang telah dilaknat, janganlah kalian mendoakan keburukan bagi diri diri kalian, anak-anak, dan harta kalian, jangan sampai ketika kalian berdoa kejelekan tersebut bertepatan dengan waktu yang Allah mengabulkan doa tersebut.”

Terimakasih,

 Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pesan Kemanusiaan Haji dan Kurban

Pesan Kemanusiaan Haji dan Kurban

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Maasyiral Muslimin Rahimakumullah
Pagi ini umat Islam di Tanah Air dan kita semua yang berkumpul di masjid/halaman masjid ini bersama-sama melakukan perayaan keagamaan (shalat Idul Adha dan setelahnya kita lanjutkan dengan menyembelih hewan Kurban). Kita kumandangkan takbir, tahmid dan tasbih untuk mengagungkan, memuji dan mensucikan Allah,  dzat yang  kita cintai melebihi segala-galanya.
Dalam kesempatan Idul Adha atau Idul Qurban ini, khatib ingin mengajak kepada  para jamaah untuk bersama-sama memahami kembali  makna haji dan qurban.
Salah satu pesan pokok ibadah haji yang disimbolkan melalui ritual thawaf,  yaitu agar kita tidak memandang rendah terhadap orang lain yang mungkin status dan kedudukannya di bawah kita. Sebab di hadapan Allah terkadang orang yang dipandang  rendah oleh sesama manusia justru dimuliakan dan ditinggikan derajatnya, seperti Hajar isteri Ibrahim.
Maasyiral Muslimin Rahimakumullah
Allahu Akbar2 Walillahilhamd
Di dalam al-Qur’an surat Ali Imran, 3/96, Allah SWT berfirman,

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

Artinya:  Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. (Qs. Ali Imran, 3/96)
Ayat ini menjelaskan bahwa Rumah Ibadah yang pertama kali dibangun ialah Baitullah (Ka’bah) yang ada di Mekkah. Ayat ini sekaligus sebagai bantahan terhadap  Ahli Kitab yang  mengatakan bahwa rumah ibadah yang pertama dibangun berada di Baitulmakdis.
Konon sewaktu Nabi Adam diusir dari surga dengan segala kesedihannya, ada satu yang paling disedihkan,  bahwa ia tidak lagi secara spiritual bisa mengikuti ibadahnya para Malaikat. Yaitu, berkeliling mengitari Singgasana Allah (‘Arasy). Kemudian menurut cerita itu, Adam dihibur oleh Allah dengan dibolehkannya membuat Ka’bah sebagai tiruan ‘Arasy (Singgasana Allah) dan di tempat  itulah Nabi Adam melakukan ritual mengelilingi Ka’bah, yang dinamakan thawaf.
Sebagai bangunan tua, al-Qur’an juga menyebut dengan al-Bayt al-Atiq (rumah suci yang tua). Jadi Ka’bah adalah bangunan kuno (bahasa Inggris Antique) yang memiliki nilai sejarah tinggi karena merupakan Rumah Ibadah yang mula-mula dibangun. Karena Ka’bah dibangun dengan material seadanya sehingga tidak tahan lama, maka ketika ada banjir Ka’bah runtuh dan pondasi bangunan rumah ibadah ini tertutup pasir, Nabi Ibrahim dan Ismail AS kemudian membangun kembali, seperti difirmankan  Allah, (Qs. Al-Baqarah, ayat 127)

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): “Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
Maasyiral Muslimin
Sidang Idul Adha Rahimakumullah
Allahu Akbar2 Walillahilhamd
Di tepi Ka’bah terdapat bangunan yang kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Baitullah itu ialah Hijir-Ismail,  sehingga bangunan ka’bah seolah melebar dan mengarah ke Hijr-Ismail. Tentang Hijr-Ismail ini, sebagian mengartikan dengan batu Ismail, karena pada batu ini dulu Ismail membantu ayahnya meninggikan bangunan Ka’bah. Karena di sekitar Ka’bah juga terdapat maqam Ibrahim, yaitu sebongkah batu yang di atasnya ada bekas telapak kaki Ibrahim. Di atas batu itulah Ibrahim berdiri dan meletakkan batu pertama Ka’bah (Hajar Aswad) dan seterusnya ia berdiri di atas batu itu untuk meneruskan pembangunan Ka’bah. Karena itu bisa dipahami juga kalau Hijr Ismail adalah batu Ismail.
Riwayat lain mengatakan bahwa Hijr-Ismail yang dimaksud adalah Hajar-Ismail (Ibu dan Anak), yaitu Hajar isteri nabi Ibrahim dan ibu yang melahirkan Ismail. Karena perjuangan, kesabaran dan kepasrahannya dalam mengasuh dan membesarkan Ismail di perbukitan yang tandus. Konon Hajar sempat protes kepada Ibrahim karena ditinggalkan hanya bersama putranya di perbukitan yang tandus itu. Setelah dijawab oleh Ibrahim bahwa ini perintah Allah, maka Hajar menerimah dengan kepasrahan. Karena semua inilah  maka Allah memberikan kemuliaan kepada Hajar dan Ismail untuk membangun rumah di sebelah rumah Allah,   sehingga bangunan ka’bah seolah melebar dan mengarah ke Hajar-Ismail. Bahkan Allah memberikan kemuliaan kepada Hajar dengan diberikan tempat di samping-Nya dan sebuah ruangan di dalam rumah Allah, menjadi tetangga-Nya dan bahkan satu atap rumah dengan-Nya.
Maasyiral Muslimin
Sidang Idul Adha Rahimakumullah
Allahu Akbar2 Walillahilhamd
Ada lorong sempit di antara Hajar-Ismail dan Ka’bah. Ketika thawaf mengelilingi Ka’bah, Allah mengharuskan kita mengitari Hajar-Ismail, dan tidak boleh melewati lorongnya, sebab kalau tidak maka ibadah haji kita menjadi batal atau tidak diterima.
Rumah seorang hamba sahaya, perempuan berasal dari Ethiopia,  berkulit hitam, lemah dan paling hina, tapi seorang Ibu yang penuh pengabdian dan kepasrahan kepada Allah telah menjadi bagian dari Ka’bah, dan akan dikelilingi setiap orang yang thawaf seterusnya dan selamanya. Ini adalah penghargaan sekaligus pelajaran yang sangat berharga bagi para ibu dan kita semua,  agar  tidak memandang rendah orang yang mungkin statusnya di bawah kita.
Inilah kira-kita di antara makna ibadah thawaf yang dilakukan jamaah haji. Yaitu, agar mengingat Hajar-Ismail dan seterusnya bersikap dan bertindak sebagaimana Allah memberikan penghargaan dan penghormatan kepada Hajar-Islmail. Kita tidak boleh memandang remeh apalagi melecehkan orang lain, boleh jadi dihadapan Allah mereka adalah orang-orang terhormat.
Maasyiral Muslimin Sidang Jumat
Rahimakumullah
Prosesi haji yang lain, yaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah adalah salah satu ritual haji yang tidak boleh ditinggalkan. Wukuf di Arafah juga mengandung pesan kemanusiaan yang  luar biasa mendalam. Nabi Menegaskan al-Hajju ‘Arafah, artinya orang yang pergi haji harus berkumpul di Arafah adalah dimaksukan untuk meresapi nilai-nilai kemanusiaan universal.  Karena di Arafah itulah didemonstrasikan berkumpulnya segala macam bangsa, dari yang warna kulit putih, kuning sampai yang hitam.  Konon Nabi ketika menyampaikan pidota pada haji wada’, yang kemudian dinamakan dengan Khutbat ul-Wada dilakukan dengan penuh perasaan, yakni agar pidatonya itu benar-benar didengar dan dilaksanakan oleh para shahabat dan umatnya. Sampai-sampai Nabi berpesan hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Dan, sekembali dari Arafah sebelum sampai di Mekkah Nabi kembali mengulang pidatonya di satu tempat yang bernama Ghadir Khum (pesimpangan jalan Khum).
Di antara pesan Nabi dalam Khutbat ul-Wada, atau pidato perpisahan itu, karena 3 bulan setelah itu Nabi Wafat, yaitu;

أيها الناس ! الله، الله، في دينكم وأمانتكم ! الله، الله، فيما ملكت أيمانكم!

Wahai manusia! Ingatlah Allah! Ingatlah Allah berkenaan dengan agamamu dan amanat-amanatmu. Ingatlah Allah berkenaan dengan orang-orang yang kamu kuasai dengan tanganmu
Maksud orang yang kamu kuasai dengan tanganmu dalam pidato Nabi tersebut adalah buruh yang yang bekerja pada kita, yang dulu disebut budak. Mengenai perlakuan pada buruh ini, Nabi selanjutnya berpesan kepada kita,

فأطعموهم مما تأكلون، وأكسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون! فإنهم لحم ودم وخلق أمثالكم

Kamu harus memberi makan kepada mereka seperti yang kamu makan. Kamu harus memberi pakaian kepada mereka seperti yang kamu pakai. Dan kamu tidak boleh membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak sanggup mengerjakan. Mengapa? Sebab mereka itu adalah daging, darah dan makhluk seperti kamu.
Lalu beliau juga mengatakan dengan nada ancaman,

ألا من ظلمهم فأنا خصمه يوم القيامة، والله حاكمهم

Ingatlah, barangsiapa berbuat zalim terhadap buruhnya (kepada pembantunya) maka akulah musuh mereka di Hari Kiamat dan Allah menjadi hakimnya.
Pesan-pesan Nabi yang disampaikan dalam khutbah wada’ ini agaknya relevan untuk kita angkat kembali, bersamaan dengan maraknya perlakuan majikan terhadap para buruhnya atau majikan terhadap para pembantunya yang melampaui bahkan melanggar hak azasi manusia. Karena itu wukuf di Arafah sesungguhnya tidak saja mengandung makna ritual semata  sebagai rukun haji yang harus dipenuhi. Tapi lebih dari itu mengandung pesan mendalam tentang pentingnya mengembangkan faham kesamaan derajat (egalitarianisme) di antara sesama manusia dan perhatian yang sungguh terhadap urusan agama (terutama shalat),  terhadap para buruh dan/atau para pembantu serta orang-orang yang di bawah tanggung jawab      kita.
Maasyiral Muslimin
Sidang Idul Adha Rahimakumullah
Allahu Akbar2 Walillahilhamd
Perayaan Idul Adha atau Idul Qurban  juga dimaksudkan untuk mengenang dan meneladani pengurbanan Ibrahim dan kesabaran Ismail as menghadapi ujian terbesar kenabian, dan  mereka berhasil melampaui ujian ini sehingga menjadi orang-orang yang benar-benar berserah diri kepada  Allah SWT.
Al-Qur’an surat as-Shafat, ayat 100-107, dengan ungkapan dan kalimat yang jelas  menceritakan peristiwa dramatik penyembelihan anak oleh bapaknya,  penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim AS.
Surat as-Shafat, ayat 100 dan 101, Allah SWT berfirman,

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ  فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيم

Artinya: “Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh (100) Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat penyantun (Ismail as)”(101).
Maasyiral Muslimin Rahimakumullah
Beberapa riwayat menjelaskan, bahwa ketika Ibrahim sudah berada di puncak tugas kenabiannya, ia merasa sudah semakin tua, semakin kesepian dan sangat ingin  mempunyai keturunan. Usia Ibrahim sudah lebih dari seratus tahun, sementara isterinya tidak dapat memberikan keturunan atau mandul. Karena itu meskipun Ibrahim sangat ingin mempunyai anak, tapi ia tidak terlalu berharap.
Tapi atas kemurahan-Nya, Allah SWT akhirnya memberikan khabar gembira kepada Ibrahim sebagai ganjaran atas kerja kerasnya, waktu dan penderitaan dalam perjuangan selama menyampaikan ajaran Islam. Allah mengaruniai seorang anak (Ismail) dari seorang hamba sahaya (budak) perempuan yang dimiliki Sarah, bernama Hajar. Seorang yang sangat miskin, sangat sederhana dan tidak cukup terhormat, atau tidak memiliki daya tarik  yang dapat menimbulkan kecemburuan dalam hati Sarah, istri  Ibrahim. Karena itu Sarah tidak keberatan kalau Hajar diperistri oleh Ibrahim, yang kemudian memberikan keturunan, yaitu Ismail AS.
Ismail tidak hanya sekedar seorang anak untuk bapaknya, tapi buah hati yang sudah didambahkan sepanjang hidup, dan imbalan bagi kehidupan yang penuh perjuangan. Sebagai anak tunggal Ismail, adalah anak yang sangat dicintai oleh seorang bapak  yang sudah tua yang sudah bertahun-tahun menanggung penderitaan. Karena saking cintanya,  Ibrahim sampai-sampai menganggap Ismail sebagai saudara kandung yang hidup dengan dirinya sebagai seorang petani tua yang hidup di gurun pasir yang tandus.
Karena itu Ismail bagi Ibrahim tidak seperti anak pada umumnya; karena bapaknya telah merindukan kehadirannya selama seratus tahun; karena kelahirannya tidak diduga-duga oleh bapaknya. Ismail tumbuh bagaikan sebatang pohon yang kuat, mendatangkan kegairahan dan kebahagiaan dalam kehidupan Ibrahim. Ismail adalah cinta sekaligus harapan dan masa depan Ibrahim sekaligus keluarganya.
Maasyiral Muslimin Rahimakumullah
Allahu Akbar2 Walillahilhamd
Di tengah kebahagiaan seperti itu turunlah wahyu, “Wahai Ibrahim! Taruhlah sebilah pisau di leher anakmu dan sembelihlah dia dengan tanganmu sendiri”.  Seperti difirmankan dalam surat as-Shafat ayat 102,
فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ

فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

Artinya:  “Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu!” Ia menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah engkau  akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar” (102)
Dapatkah kita membayangkan betapa terguncangnya Ibrahim, dengan turunnya perintah itu; ia merasakan penderitaan, sakit dan pedih yang luar biasa kalau sampai harus mengurbankan anaknya sendiri, anak satu-satunya. Ibrahim goyah dan hampir-hampir roboh tidak sanggup menghadapi tugas kenabian yang teramat berat ini.
Ibrahim yang sepanjang sejarah perjuangannya dikenal sebagai hamba Allah yang paling setia, pahlawan yang tangguh dalam mengahadapi segala rintangan dan selalu berhasil dalam melaksanakan tanggung jawabnya, sekarang dihadapkan dengan perang melawan dirinya sendiri. Ibrahim dihadapkan pada   konflik batin untuk memilih antara Allah atau dirinya?  Menjadi seorang Nabi atau Bapak? Hidup hanya untuk hidup atau hidup demi tujuan?  Memilih Allah atau Ismailnya?  Ibrahim dihadapkan pada pilihan yang benar-benar teramat sulit.
Maasyiral Muslimin Rahimakumullah
Ibrahim akhirnya mengambil keputusan tepat, dengan bulat hati menyembelih putranya atas perintah Allah SWT,  sebagaimana difirmankan dalam surat as-Shafat ayat 103-107

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ/ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ /قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ /إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاء الْمُبِينُ    /وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

Artinya: Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis (nya), (nyatalah kesabaran keduanya). (103)Dan Kami panggillah dia: “Hai Ibrahim (104) Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu”, sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. (105)Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata (106) Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar (107).
Konflik batin yang dialami Ibrahim, menggambarkan kelemahan mendasar Ibrahim adalah perasaan cintaannya kepada Ismail yang berlebihan. Inilah yang menyebabkan kebimbangan antara   kecintaannya kepada Ismail atau mengurbankannya untuk meraih cinta Tuhan. Perasaan cinta terhadap dunia secara berlebihan inilah yang juga merupakan titik lemah iman kita. Yang menyebabkan kita serakah terhadap dunia dan enggan berkurban.
Maasyiral Muslimin Rahimakumullah
Allahu Akbar2 Walillahilhamd
Lalu! Siapa atau apa yang menjadi Ismail kita sekarang? Jabatan, kehormatan, atau profesi kita? Tabungan kita, rumah, kendaraan, keluarga kita, pakaian kita atau bahkan diri kita sendiri? Yang harus kita kurbankan adalah segala sesuatu yang melemahkan iman kita dan meghalangi kita untuk mendengarkan, mengamalkan dan berpihak kepada Allah. Perayaan Idul Qurban adalah mementum penyadaran atas ego dan kecintaan kita terhadap dunia. Kita kembalikan semuanya  kepada Allah, sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan kepada-Nya  kita semua kembali.

Terimakasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekuarangan dan kekhilafannya.

Akhirul kalam wabillahit taufiq walhidayat wassalamu ‘alaikum warohmatullohi wabarokaatuhu.

contoh khotbah

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Bapak-bapak, ibu-ibu dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah.

Pertama-tama marilah kita semua mengucapkan tahmid dan tasyakur kehadirat Allah SWT karena kita semua pada saat ini masih diperkenankan oleh Allah untuk hidup di muka bumi ini, sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul di tempat di sini, dalam rangkamemperingati hari besar Islam, Isro’ Mi’raj Nabi Muhammad saw.

Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw karena dari beliaulah kita semua dapat mengetahui ajaran-ajaran Islam , sehingga kita dapat membedakan mana sesuatu yang haq dan mana sesuatu yang bathil.

Hadirin sekalian yang berbahagia.

Kita semua pada saat ini telah berada di bulan Rajab, dimana pada bulan Rojab ini ada satu peristiwa yang tidak boleh dilupakan oleh setiap umat manusia, utamanya adalah umat Islam itu sendiri, karena pada bulan Rajab itu terjadilah peristiwa besar yang pernah dijalankan oleh Rasulullah pada abad-abad yang silam yairu Isro’ Mi’raj, atas kehendak Allah SWT.

Menurut arti bahasa Isro’ itu berarti perjalanan di malam hari. Akan tetapi secara syari’iyah isro’ adalah perjalanan malam hari yang dilakukan oleh Rasulullah saw dari Masjidil Haram (di Mekkah) menuju ke Baitul Maqdis (di palestina) yang penuh mengandung rahasia dan keajaiban. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an Al-Isro’ ayat 1 :

Artinya : “Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya (yakni Nabi Muhammad) pada malam hari, dari masjidil Haram sampai masjidil Aqso, yang kami berkati di sekitarnya, supaya Kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran Kami kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”.

Sedangkan Mi’raj menurut arti bahasa yaitu jenjang naik. Akan tetapi yang dimaksud ialah naiknya Rasulullah saw dari Masjidil Aqso di Baitul Maqdis, dengan menempuh angkasa luar, sehingga akhirnya sampai ke suatu tempat yang paling tinggi bernama Sidratul Muntaha, suatu tempat yang tidak mungkin di capai oleh manusia dengan kemajuan teknologi yang bagaimana pun canggihnya kecuali oleh Nabi Muhammad saw. Disitulah Rasulullah saw menerima langsung dari Allah SWT tentang solah lima waktu, yang harus dikerjakan olehnya dan seluruh umatnya.

Hadirin sekalian yang berbahagia.

Tujuan pokok dari di Isro’ Mi’raj kan Nabi Muhammad saw ini adalah dalam rangka member kekuatan batin bagi Nabi Muhammad saw terhadap musibah atau cobaan serta siksaan yang datangnya dari para musuh-musuh Islam sejak sepeninggal Abu Thalib, Abdul Muthalib dan istri tersayangnya Siti Khodijah, dalam memperjuangkan cita-cita luhur, mengajak seluruh umat manusia untuk beriman kepada Allah SWT di dalam naungan Islam.

Hadirin sekalian yang berbahagia.

Dengan memperhatikan peristiwa-peristiwa di atas maka di dalam kita memperingati Is’ra Mi’raj ini, maka yang terpenting bagi kita untuk mengambil hikmahnya yaitu, kita mempertebal dan memperkuat keimanan serta ketaqwaan kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad saw. Disamping itu kita harus menjalankan perintah Allah yaitu solat lima waktu. HAdirin sekalian yang berbahagia.

Demikian pidato dari saya dalam rangka memperingati hari besar Islam Isra’ Mi’raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab ini.

Terimakasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekuarangan dan kekhilafannya.

Akhirul kalam wabillahit taufiq walhidayat wassalamu ‘alaikum warohmatullohi wabarokaatuhu.

contoh pidato perpisahan

assalamu’alaikum Wr. Wb

Selamat pagi dan salam sejahtera

Yang terhormat Bapak KEPALA SEKOLAH SMP… serta  Bapak dan ibu guru SMP…yang kami homati. Tak lupa pula kepada Bapak dan Ibu orang tua siswa SMP…. Yang berbahagia dan Kepada seluruh teman-teman dan adik-adik kelas yang kami cintai

Alhamdulillah wasyukurillah, kami panjatkan rasa syukur kehadirot Allah Subhanahu wa Ta’ala karena pada kesempatan ini kami bisa berdiri dihadapan Bapak dan Ibu sekalian dan merupakan suatu kesempatan yang sangat baik bagi kami untuk mengucapkan Pemohonan maaf yang tidak terhingga jika ada kesalahan selama kami belajar di SMP…

Pada acara Perpisahan kelas 9 SMP….tahun ajaran 2010/2011 ini, Kami , mewakili teman-teman kelas 9 SMP ….menyadari jika selama kami menjadi siswa di SMP …..ini membuat Bapak dan Ibu guru kesal, marah dan kecewa terhadap prilaku kami baik sengaja ataupun tidak sengaja, dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf yang tidak terbatas, dan kami sangat berharap dengan segala ketulusan hati agar kiranya bapak dan Ibu Guru SMP … bekenan memberikan maaf pada kami.

Pada kesempatan ini pula kami selaku wakil dari teman-teman kami kelas 9 SMP… JUGA memohon maaf pada bapak ibu, ayah bunda kami, atas kesalahan kami baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja serta mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak/ibu guru dan juga ayah bunda yang telah mendidik dan menjaga  kami sehingga kami menjadi siswa yang disiplin dan berprestasi

Buat teman-temanku sekalian dan adik-adik kelasku tercinta, selama 3 tahun lamanya kita bersama, tentu saja  ada rasa suka maupun duka sering kita rasakan. Semua itu tentu saja tidak akan terlupakan begitu saja dan akan menjadi kenangan selamanya. Walaupun rasanya hati ini terasa berat, namun pada acara perpisahan ini tak ada kata lain yang bisa kami ucapkan selain Kata “ Selamat Berpisah” dan selamat melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Raga Boleh berpisah Namun Jiwa kita tetap akan selalu bersama

Semoga perpisahan ini menjadi kenangan indah selamanya, Sekali lagi Kepada Bapak Kepala Sekolah SMP…. Serta Bapak Dan Ibu guru yang sangat kami hormati , kami mengucapkan selamat berpisah, Do’a dan Restu Bapak dan Ibu sangat kami harapkan untuk kami terus maju meraih cita-cita, Semoga SMP …. Tetap selalu jaya

Amin ..allahumma Amin…

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

PENGELOLAAN APBN DALAM SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Makalah sebagai bahan penyusunan Budget in Brief 2004 (Ditjen Anggaran, Depkeu)

PENGELOLAAN APBN DALAM

SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Oleh:

Suminto, M.Sc.

Economist, The Indonesia Economic Intelligence

I. Pengantar

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama

pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah

untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan

hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan

politik. Dalam konteks ini, DPR dengan hak legislasi, penganggaran, dan

pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawal APBN

sehingga APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk

mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan

pemerintahan negara, sejak beberapa tahun yang lalu telah diintrodusir

Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah. Reformasi tersebut mendapatkan

landasan hukum yang kuat dengan telah disahkannya UU No. 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Tulisan ini menguraikan sistem dan proses pengelolaan APBN dalam

kerangka manajemen keuangan negara. Selain diuraikan pokok-pokok

manajemen keuangan negara serta proses APBN, diuraikan pula peranan DPR

dalam pengelolaan anggaran negara melalui fungsi-fungsi yang dimilikinya, yakni

fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

2

II. Landasan Pengelolaan Keuangan Negara

Landasan pengelolaan keuangan negara adalah Pasal 23C Undang

Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga: “hal-hal lain mengenai keuangan negara

ditetapkan melalui undang-undang”. Berangkat dari landasan konstitual itulah

berbagai upaya dilakukan untuk dapat menghadirkan Undang-undang Keuangan

Negara. Tercatat 14 (empat belas) tim telah dibentuk dengan tugas untuk

menyusun RUU bidang Keuangan Negara atau RUU tentang Perbendaharaan

Negara. Ke-14 tim itu adalah:

NO TIM HASIL TAHUN

1 Panitia Achmad

Natanegara

Konsep RUU Keuangan Republik

Indonesia “UKRI”

1945-1947

2 Panitia Hermans Menyusun RUU Pokok tentang

Pengurusan Keuangan Negara disingkat

“UUPKN” (dalam bahasa Belanda)

1950-1957

3 Panitia Ahli Departemen

Keuangan

Tidak menghasilkan konsep RUU 1959 –1962

4 Panitia Ahli Departemen

Keuangan dan Politisi

Tidak menghasilkan konsep RUU 1963 – 1965

5 Panitia Soedarmin Menyusun Konsep RUU tentang

pengurusan Keuangan Negara

1969 – 1974

6 Panitia Gandhi Menyusun konsep RUU semula berjudul

“Undang-undang tentang Cara

Pengurusan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Negara” berubah menjadi

“Undang-undang tentang Pengurusan

dan Pertanggungjawaban Keuangan

Negara”, berubah menjadi “Undangundang

tentang Keuangan Negara” ,

berubah menjadi “Undang-undang

tentang Pengurusan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Negara”,

dan akhirnya berubah menjadi “Undangundang

tentang Perbendaharaan Negara”

1975 – 1983

7 Panitia Prof. Dr. Rochmat

Soemitro

Panitia ini dibentuk oleh Departemen

Kehakiman dan menyusun konsep RUU

semula berjudul “Undang-undang tentang

Perbendaharaan Negara” kemudian

menjadi “Undang-undang tentang Pokok-

Pokok Perbendaharaan Negara”

1983 – 1984

8 Panitia Soegito Mengolah kembali RUU hasil panitia

Gandhi yang kemudian diberi judul

“Undang-undang tentang

perbendaharaan Negara”

1984 – 1988

9 Tim Intern Badan Menyusun konsep RUU berjudul 1990

3

Pemeriksa Keuangan “Undang-undang tentang Keuangan

Negara”

10 Panitia Taufik Mengkaji ulang hasil Panitia Soegito dan

hasilnya tetap diberi judul “Undangundang

tentang Perbendaharaan Negara”

1989 – 1993

11 Tim Pengkajian dan

Penyempurnaan RUU

Perbendaharaan Negara

Mengkaji dan menyempurnakan RUU

Perbendaharaan Negara hasil panitia

Taufik dan tetap diberi judul “Undangundang

tentang Perbendaharaan

Negara”, Namun hanya mengatur aspek

pelaksanaan dan pertanggungjawaban

anggaran, yaitu sebagian dari siklus

anggaran. Hal ini dilakukan karena RUU

Perbendaharaan Negara ini merupakan

bagian dari paket RUU bidang Keuangan

Negara yang terdiri atas:

a. RUU tentang Ketentuan Pokok

Keuangan Negara

b. RUU tentang Perbendaharaan

Negara

1998 – 1999

12 Tim Counterpart RUU

BPK

Menyusun RUU yang diberi judul “RUU

tentang Pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan atas Tanggung Jawab

Pengelolaan Keuangan Negara”

1999

13 Tim Penyusunan RUU

Ketentuan Pokok

Keuangan Negara

Merupakan Tim Pemerintah bersama

Badan Pemeriksa Keuangan berhasil

menyusun kembali RUU hasil Tim

Pengkajian dan Penyuempurnaan RUU

Perbendaharaan Negara dan Tim RUU

Bidang Keuangan Negara yang terdiri

atas:

a. RUU tentang Keuangan Negara

b. RUU tentang Perbendaharaan

Negara

c. RUU tentang Pemeriksaan

Tanggung Jawab Keuangan

Negara, dan

Paket tersebut telah diajukan ke DPR

1999-2001

14 Komite Penyempurnaan

Manajemen Keuangan

Melanjutkan tim Penyusunan RUU

Ketentuan Pokok Keuangan Negara, dan

telah menghasilkan UU Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara dan UU

No. 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara.

2001 –

sekarang

Sumber: Prinsip Keuangan Negara, 2001

Hingga tahun 2003 yang lalu–sebelum UU No.17/2003 diundangkanaturan

yang berlaku untuk pengelolaan Keuangan Negara masih menggunakan

peraturan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda seperti Indische

Comptabiliteitswet yang lebih dikenal dengan nama ICW stbl. 1925 No.488 yang

ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku tahun 1867. Selain

4

ICW ada juga Indische Bedrijvenwet (IBW) stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No.

445 dan Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) stbl. 1933 No.381.

Sementara itu untuk pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan negara digunakan Insctructie en verdere bapelingen voor

Algemeene Rekenkamer (IAR) stbl. 1933 No.320.

Peraturan-peraturan seperti ICW, IAR, IBW, dan RAB, sengaja diciptakan

dan dibuat oleh pemerintahan Kolonial Belanda sebagai penguasa yang

menjajah Indonesia saat itu dengan pendekatan untuk menjaga kepentingan

negara Belanda atas Indonesia. Paradigma negeri jajahan itulah yang sangat

kental mewarnai peraturan-peraturan itu. Ketika diterapkan kepada sebuah

negara yang berdaulat dan merdeka seperti Indonesia saat ini, peraturanperaturan

itu sudah tidak lagi relevan dan layak dijadikan pedoman pengelolaan

keuangan negara. Merubah seluruh peraturan di atas dengan peraturan yang

bersemangat independensi dan menjunjung tinggi kedaulatan sebuah negara

yang merdeka dan berdaulat, tentunya harus dilakukan. Ke empat belas tim di

atas menyadari itu, tetapi upaya yang sangat panjang itu baru dapat mencapai

hasil pada tahun 2003, yaitu 58 tahun setelah masa kemerdekaan. Selain itu

muatan yang terdapat di dalam aturan-aturan kolonial itu sudah out of date dan

tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, apalagi tingkat kompleksitas

permasalahan saat ini jauh lebih tinggi dari masa dulu. Oleh karena itu,

walaupun masih berlaku sebagai sebuah aturan perundang-undangan tetapi

secara materil sudah tidak dapat dilaksanakan.

Kekosongan perundang-undangan ini membuat lemahnya sistem

pengelolaan Keuangan Negara. Selama ini, kekosongan itu hanya dilengkapi

dengan Keputusan Presiden, yang terakhir diantaranya di atur oleh Keppres No.

42 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN dan Keppres 80 tahun

2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sebagaimana kita ketahui

bahwa Keputusan Presiden di dalam tata hukum tidak terlalu mengikat

sebagaimana sebuah undang-undang.

Dari kelemahan tata hukum itulah kemudian menjadi salah satu penyebab

banyaknya praktik penyimpangan dan KKN di dalam pengelolaan Keuangan

5

negara selama ini. Puncaknya dengan terjadi krisis moneter pertengahan 1997

yang telah memporak-porandakan tatanan ekonomi yang telah dibangun dengan

susah payah oleh pemerintahan era orde baru ditandai dengan anjloknya rupiah

hingga menembus level Rp 17.000 per satu USD. Krisis berlanjut hingga menjadi

krisis multidimensional yang kemudian melahirkan era reformasi. Era reformasi

inilah yang memberikan momentum terciptanya tata aturan baru dalam

pengelolaan keuangan negara.

Paket UU Keuangan Negara tersebut (yang terdiri dari dua UU yang sudah

diundangkan, yaitu UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU

No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara, serta satu RUU, yaitu RUU

Pemeriksaan pengelolaan Keuangan Negara yang masih dibahas di DPR)

merumuskan empat prinsip dasar pengelolaan keuangan negara, yaitu:

1. Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja;

2. Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah;

3. Pemberdayaan manajer professional; dan

4. Adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, professional dan

mandiri serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Perubahan mendasar yang diatur oleh Undang-undang No.17 tahun 2003

yaitu:

a. Tentang pengertian dan ruang lingkup dari keuangan negara;

b. Azas-azas umum pengelolaan keuangan negara;

c. Kedudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan negara;

d. Pendelegasian kekuasaan presiden kepada menteri Keuangan dan

Menteri/Pimpinan Lembaga;

e. Susunan APBN dan APBD;

f. Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD;

g. Pengaturan Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan

bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah/lembaga asing;

h. Pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan

perusahaan daerah dan perusahaan swasta;

6

i. Badan pengelola dana masyarakat; dan

j. Penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD.

k. Penggunaan Medium Term Expenditure Framework (MTEF) sebagai

pengganti Propenas dan Repeta.

Sedangkan perubahan mendasar dalam pengelolaan perbendaharaan

negara yang tercantum dalam UU No.1 tahun 2004 yaitu:

1. Penerapan anggaran berbasis kinerja;

2. Pemberlakuan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja

negara berbasis akrual;

3. Munculnya jabatan fungsional Perbendaharaan Negara;

4. Pemberian jasa giro atau bunga atas dana pemerintah yang disimpan

pada bank sentral;

5. Sertifikan Bank Indonesia yang selama ini menjadi instrumen moneter

akan digantikan oleh Surat Utang Negara; dll.

III. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara

Perumusan keuangan negara menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan dari sisi obyek;

2. Pendekatan dari sisi subyek;

3. Pendekatan dari sisi proses; dan,

4. Pendekatan dari sisi tujuan.

Dari sisi obyek Keuangan Negara akan meliputi seluruh hal dan kewajiban

negara yang dapat dinilai dengan uang, di dalamnya termasuk berbagai

kebijakan dan kegiatan yang terselenggara dalam bidang fiskal, moneter dan

atau pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Selain itu segala sesuatu

dapat berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara

berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

7

Dari sisi subyek, keuangan negara meliputi negara, dan/atau pemerintah

pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada

kaitannya dengan keuangan negara.

Keuangan Negara dari sisi proses mencakup seluruh rangkaian kegiatan

yang berkaitan dengan pengelolaan obyek di atas mulai dari proses perumusan

kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

Terakhir, keuangan negara juga meliputi seluruh kebijakan, kegitan dan

hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek

sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

negara, pendekatan terakhir ini dilihat dari sisi tujuan.

Dengan pendekatan sebagaimana diuraikan di atas, UU No. 17/2003

merumuskan sebagai berikut: Keuangan negara adalah “semua hak dan

kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik

berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara

berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. (Pasal 1 huruf 1

UU No. 17/2003).

Ruang lingkup keuangan negara sesuai dengan pengertian tersebut

diuraikan dalam Pasal 2 UU No. 17/2003 meliputi:

a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan

uang, dan melakukan pinjaman;

b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum

pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

c. Penerimaan Negara;

d. Pengeluaran Negara;

e. Penerimaan Daerah;

f. Pengeluaran Daerah;

g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak

lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang

dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada

perusahaan negara atau daerah;

8

h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang

diberikan pemerintah.1

Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas secara ringkas

dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang

pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang

dipisahkan.

Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi enam fungsi, yaitu:

a. Fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal. Fungsi

pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal ini meliputi penyusunan

Nota Keuangan dan RAPBN, serta perkembangan dan perubahannya,

analisis kebijakan, evaluasi dan perkiraan perkembangan ekonomi makro,

pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, analisis kebijakan,

evaluasi dan perkiraan perkembangan fiskal dalam rangka kerjasama

internasional dan regional, penyusunan rencana pendapatan negara,

hibah, belanja negara dan pembiayaan jangka menengah, penyusunan

statistik, penelitian dan rekomendasi kebijakan di bidang fiskal, keuangan,

dan ekonomi.

b. Fungsi penganggaran. Fungsi ini meliputi penyiapan, perumusan, dan

pelaksanaan kebijakan, serta perumusan standar, norma, pedoman,

kriteria, prosedur dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang

APBN.

c. Fungsi administrasi perpajakan.

d. Fungsi administrasi kepabeanan.

e. Fungsi perbendaharaan. Fungsi perbendaharaan meliputi perumusan

kebijakan, standard, sistem dan prosedur di bidang pelaksanaan

penerimaan dan pengeluaran negara, pengadaan barang dan jasa

instansi pemerintah serta akuntansi pemerintah pusat dan daerah,

1 Kekayaan pihak lain ini meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan

kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan

negara daerah.

9

pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, pengelolaan kas

negara dan perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan

utang dalam negeri dan luar negeri, pengelolaan piutang, pengelolaan

barang milik/kekayaan negara (BM/KN), penyelenggaraan akuntansi,

pelaporan keuangan dan sistem informasi manajemen keuangan

pemerintah.

f. Fungsi pengawasan keuangan.

Sementara itu, bidang moneter meliputi sistem pembayaran, sistem lalu

lintas devisa, dan sistem nilai tukar. Adapun bidang pengelolaan kekayaan

negara yang dipisahkan meliputi pengelolaan perusahaan negara/daerah

IV. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Negara

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam

penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan

secara professional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan

pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 1945. Sebagai penjabaran aturan pokok

yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 tersebut, UU No. 17/2003

menjabarkannya ke dalam asas-asas umum yang telah lama dikenal dalam

pengelolaan kekayaan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas

kesatuan dan asas spesialitas; maupun asas-asas baru sebagai pencerminan

best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan

keuangan negara, antara lain: akuntabilitas berorientasi pada hasil,

profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan

negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan

mandiri.

10

V. Kekuasaan atas Keuangan Negara

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan

keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. (Pasal 6 UU

No. 17/2003)

Pada dasarnya Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang

kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan

pemerintahan. Sebagian kekuasaan itu diserahkan kepada Menteri Keuangan

yang kemudian berperan sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam

kepemilikan negara dalam kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagian

kekuasaan lainnya diberikan kepada menteri/pimpinan lembaga sebagai

pengguna anggaran/pengguna barang lembaga/kementrian yang dipimpinnya.

Jika Presiden memiliki fungsi sebagai Chief Executive Officer (CEO) maka

Menteri Keuangan berperan dan berfungsi sebagai Chief Financial Officer (CFO)

sedangkan menteri/pimpinan lembaga berperan sebagai Chief Operating

Officers (COOs). Hubungan tersebut tergambar seperti pada gambar 1.

Gambar 1:

Delegasi wewenang kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara

I. MENTERI

TEKNIS

Sebagai

II. COO

PRESIDEN

Sebagai

CEO

III. MENTERI

TEKNIS

Sebagai

IV. COO

MENTERI

KEUANGAN

Sebagai

CFO

MENTERI TEKNIS

Sebagai

COO

11

Pemisahan fungsi seperti di atas dimaksudkan untuk membuat kejelasan

dan kepastian dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab. Sebelumnya

fungsi-fungsi tersebut belum terbagi secara tegas sehingga seringkali terjadi

tumpang tindih antar lembaga. Pemisahan ini juga dilakukan untuk menegaskan

terlaksananya mekanisme checks and balances. Selain itu, dengan fokusnya

fungsi masing-masing kementrian atau lembaga diharapkan dapat meningkatkan

profesionalisme di dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah.

Menteri Keuangan dengan penegasan fungsi sebagai CFO akan memiliki

fungsi-fungsi antara lain:

1. Pengelolaan kebijakan fiskal;

2. Penganggaran;

3. Administrasi Perpajakan;

4. Administrasi Kepabeanan;

5. Perbendaharaan (Treasury); dan

6. Pengawasan Keuangan.

Seperti halnya pemerintah pusat, pengelolaan keuangan daerah juga

menggunakan pendekatan pembagian fungsi yang tidak berbeda.

Gubernur/Bupati/Walikota akan memiliki fungsi sebagai pemegang kekuasaan

pengelolaan Keuangan Daerah atau CEO, dinas-dinas sebagai COO, dan

pengelola Keuangan Daerah sebagai CFO.

12

VI. Pengertian dan Ruang Lingkup APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan

Rakyat. (Pasal 1 angka 7, UU No. 17/2003). Merujuk Pasal 12 UU No. 1/2004

tentang Perbendaharaan Negara, APBN dalam satu tahun anggaran meliputi:

a. Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan

bersih;

b. Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan

bersih;

c. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun

pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening

kas umum negara. (Pasal 12 ayat (2) UU No. 1/2004)

Tahun anggaran adalah periode pelaksanaan APBN selama 12 bulan.

Sejak tahun 2000, Indonesia menggunakan tahun kalender sebagai tahun

anggaran, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Sebelumnya, tahun anggaran dimulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret

tahun berikutnya. Penggunaan tahun kalender sebagai tahun anggaran ini

kemudian dikukuhkan dalam UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan

Negara (Pasal 4 UU No. 17/2003 dan Pasal 11 UU No. 1/2004).

Sebagaimana ditegaskan dalam Bagian Penjelasan UU No. 17/2003,

anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi.

Sebagai fungsi akuntabilitas, pengeluaran anggaran hendaknya dapat

dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan hasil (result) berupa outcome atau

setidaknya output dari dibelanjakannya dana-dana publik tersebut. Sebagai alat

manajemen, sistem penganggaran selayaknya dapat membantu aktivitas

berkelanjutan untuk memperbaiki efektifitas dan efisiensi program pemerintah.

Sedangkan sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk

mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan

13

pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Merujuk Pasal 3 Ayat (4) UU No. 17/2003, APBN mempunyai fungsi

otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi

otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk

melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi

perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi

manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi

pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan negara sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa

anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan

pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas

perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran

negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi

mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara

dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Tabel 1 di bawah menyajikan struktur APBN. Struktur APBN terdiri dari

pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer,

surplus/defisit, dan pembiayaan. Sejak TA 2000, Indonesia telah mengubah

komposisi APBN dari T-account menjadi I-account sesuai dengan standar

statistik keuangan pemerintah, Government Finance Statistics (GFS).

Pendapatan Negara dan Hibah. Penerimaan APBN diperoleh dari

berbagai sumber. Secara umum yaitu penerimaan pajak yang meliputi pajak

penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan

Pajak lainnya, serta Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor)

merupakan sumber penerimaan utama dari APBN. Selain itu, penerimaan

negara bukan pajak (PNBP) meliputi penerimaan dari sumber daya alam,

setoran laba BUMN, dan penerimaan bukan pajak lainnya, walaupun

memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap total penerimaan anggaran,

jumlahnya semakin meningkat secara signifikan tiap tahunnya. Berbeda dengan

14

sistem penganggaran sebelum tahun anggaran 2000, pada sistem

penganggaran saat ini sumber-sumber pembiayaan (pinjaman) tidak lagi

dianggap sebagai bagian dari penerimaan.

Dalam pengadministrasian penerimaan negara, departemen/lembaga tidak

boleh menggunakan penerimaan yang diperolehnya secara langsung untuk

membiayai kebutuhannya. Beberapa pengeculian dapat diberikan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan terkait.

Belanja Negara. Belanja negara terdiri atas anggaran belanja pemerintah

pusat, dana perimbangan, serta dana otonomi khusus dan dana penyeimbang.

Sebelum diundangkannya UU No. 17/2003, anggaran belanja pemerintah pusat

dibedakan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. UU No.

17/2003 mengintrodusing uniffied budget sehingga tidak lagi ada pembedaan

antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dana perimbangan

terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus

(DAK). Sementara itu, dana otonomi khusus dialokasikan untuk provinsi Daerah

Istimewa Aceh dan provinsi Papua.

Defisit dan Surplus. Defisit atau surplus merupakan selisih antara

penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut

defisit; sebaliknya, penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus.

Sejak TA 2000, Indonesia menerapkan anggaran defisit menggantikan anggaran

berimbang dan dinamis yang telah digunakan selama lebih dari tiga puluh tahun.

Dalam tampilan APBN, dikenal dua istilah defisit anggaran, yaitu:

keseimbangan primer (primary balance) dan keseimbangan umum (overall

balance). Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak

termasuk pembayaran bunga. Keseimbangan umum adalah total penerimaan

dikurangi belanja termasuk pembayaran bunga.

Pembiayaan. Pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran.

Beberapa sumber pembiayaan yang penting saat ini adalah: pembiayaan dalam

negeri (perbankan dan non perbankan) serta pembiayaan luar negeri (netto)

yang merupakan selisih antara penarikan utang luar negeri (bruto) dengan

pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

15

Tabel 1

I-Account APBN 2004

A. PENDAPATAN NEGARA dan HIBAH

I. Penerimaan Dalam Negeri

1. Penerimaan Perpajakan

Pajak Dalam Negeri

i. Pajak Penghasilan

1. Minyak dan Gas

2. Non Minyak dan Gas

ii. Pajak Pertambahan Nilai

iii. Pajak Bumi dan Bangunan

iv. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

v. Cukai

vi. Pajak Lainnya

Pajak Perdagangan Internasional

i. Bea Masuk

ii. Pajak/Pungutan Ekspor

2. Penerimaan Bukan Pajak

Penerimaan Sumber Daya Alam

i. Minyak Bumi

ii. Gas Alam

iii. Pertambangan Umum

iv. Kehutanan

v. Perikanan

Bagian Laba BUMN

PNBP Lainnya

II. Hibah

B. BELANJA NEGARA

I. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

1. Pengeluaran Rutin

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Pembayaran Bunga Hutang

i. Hutang Dalam Negeri

ii. Hutang Luar Negeri

Subsidi

i. Subsidi BBM

ii. Subsidi Non BBM

Pengeluaran Rutin Lainnya

2. Pengeluaran Pembangunan

Pembiayaan Pembangunan Rupiah

Pembiayaan Proyek

II. Dana Perimbangan

1. Dana Bagi Hasil

2. Dana Alokasi Umum

3. Dana Alokasi Khusus

16

III. Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang

C. KESEIMBANGAN PRIMER

D. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A-B)

E. PEMBIAYAAN (E.I + E.II)

I. Dalam Negeri

1. Perbankan Dalam Negeri

2. Non-perbankan Dalam Negeri

Privatisasi

Penjualan Aset program restrukturisasi perbankan

Obligasi Negara (netto)

i. Penerbitan Obligasi Pemerintah

ii. Pembayaran Cicilan Pokok Hutang/Obligasi DN

II. Luar Negeri

1. Pinjaman Proyek

2. Pembayaran Cicilan Pokok Hutang LN

3. Pinjaman Program dan Penundaan Cicilan Hutang

VII. Proses APBN Pra UU No. 17/2003

VII.1. Penyusunan dan Penetapan APBN

Proses penyusunan dan penetapan APBN dapat dikelompokkan dalam dua

tahap, yaitu: (1) pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR, dari

bulan Februari sampai dengan pertengahan bulan Agustus dan (2) pengajuan,

pembahasan dan penetapan APBN, dari pertengahan bulan Agustus sampai

dengan bulan Desember. Berikut ini diuraikan secara singkat kedua tahapan

dalam proses penyusunan APBN tersebut.

Pembicaraan Pendahuluan antara Pemerintah dan DPR. Tahap ini

diawali dengan beberapa kali pembahasan antara pemerintah dan DPR untuk

menentukan mekanisme dan jadwal pembahasan APBN. Kegiatan dilanjutkan

dengan persiapan rancangan APBN oleh pemerintah, antara lain meliputi

penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran, skala

17

prioritas dan penyusunan budget exercise untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat

antara Panitia Anggaran dengan Menteri Keuangan dengan atau tanpa

Bappenas. Pada tahapan ini juga diadakan rapat komisi antara masing-masing

komisi (Komisi I s.d IX) dengan mitra kerjanya (departemen/lembaga teknis).

Tahapan ini diakhiri dengan proses finalisasi penyusunan RAPBN oleh

Pemerintah. Secara lebih rinci, tahapan ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) atas

nama Presiden mempunyai tanggung jawab dalam mengkoordinasikan

Penyusunan APBN. Menteri Keuangan bertanggungjawab untuk

mengkoordinasikan penyusunan anggaran belanja rutin. Sementara itu

Bappenas bersama-sama dengan Menteri Keuangan bertanggung jawab dalam

mengkoordinasikan penyusunan anggaran belanja pembangunan.

Persiapan anggaran dimulai dengan assessment indikator fiskal makro oleh

Badan Analisa Fiskal, Departemen Keuangan. Selanjutnya Menteri Keuangan

dan Kepala Bappenas menerbitkan Surat Edaran agar departemen teknis

mengajukan usulan anggaran rutin maupun pembangunan. Usulan anggaran

rutin (Daftar Usulan Kegiatan, DUK) diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran

(DJA) pada bulan Juni. DUK tersebut lebih terfokus pada program costing dan

perubahan harga. DJA dan departemen teknis mereview DUK tersebut dengan

titik tekan pada costing ketimbang policy. Pada bulan Agustus, DJA menerbitkan

pagu pengeluaran rutin sebagai dasar bagi departemen teknis untuk menyusun

anggaran rutin lebih detil.

Sementara itu, usulan anggaran pembangunan diajukan oleh departemen

teknis kepada DJA dan Bappenas. DJA dan Bappenas mereview usulan

anggaran pembangunan tersebut berdasarkan Program Pembangunan Nasional

(PROPENAS) dan Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA). Menteri

Keuangan memberikan pertimbangan mengenai pagu anggaran pembangunan

sebagai dasar pembahasan antara DJA, Bappenas, dan departemen teknis.

Selanjutnya pada bulan Agustus, Presiden mengajukan Nota Keuangan dan

RAPBN kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

18

Pengajuan, pembahasan dan penetapan APBN. Tahapan ini dimulai

dengan Pidato Presiden sebagai pengantar RUU APBN dan Nota Keuangan.

Selanjutnya akan dilakukan pembahasan baik antara Menteri Keuangan dengan

Panitia Anggaran, maupun antara komisi-komisi dengan departemeen/lembaga

teknis terkait. Hasil dari pembahasan ini adalah Undang-undang APBN yang

disahkan oleh DPR. UU APBN kemudian dirinci ke dalam satuan 3. Satuan 3

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari undang-undang tersebut adalah

dokumen anggaran yang menetapkan alokasi dana per departemen/lembaga,

Sektor, Sub Sektor, Program dan Proyek/Kegiatan.

Apabila DPR menolak RAPBN yang diajukan pemerintah tersebut, maka

pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. Hal itu berarti pengeluaran

maksimum yang dapat dilakukan pemerintah harus sama dengan pengeluaran

tahun lalu.

VII.2. Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan satuan 3, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan

Departemen/Lembaga membahas rincian pengeluaran rutin berdasarkan

pedoman penyusunan DIK dan indeks satuan biaya yang disusun oleh tim

interdep. Proses ini harus diselesaikan dari Oktober sampai dengan Desember.

Sedangkan untuk pengeluaran pembangunan, DJA, Bappenas, dan departemen

teknis membahas rincian pengeluaran untuk tiap-tiap proyek. Hasil pembahasan

tersebut didokumentasikan ke dalam dokumen-dokumen berikut: (1) Dokumen

Isian Kegiatan (DIK). DIK merupakan dokumen anggaran yang berlaku sebagai

otorisasi untuk pengeluaran rutin pada masing-masing unit organisasi pada

Departemen/Lembaga yang dirinci ke dalam belanja pegawai dan non pegawai.

(2) Daftar Isian Proyek (DIP). DIP merupakan dokumen anggaran yang berlaku

sebagai otorisasi untuk pengeluaran pembangunan untuk masing-masing

proyek pada Departemen/Lembaga yang dirinci ke dalam belanja modal dan

penunjang. (3) Surat Pengesahan Alokasi Anggaran Rutin (SPAAR). SPAAR

adalah dokumen yang menetapkan besaran alokasi anggaran rutin untuk setiap

19

kantor/satuan kerja departemen teknis di daerah yang selanjutnya akan dibahas

antara Kantor Wilayah DJA dan instansi vertikal Departemen/Lembaga untuk

kemudian dituangkan dalam DIK. (4) Surat Pengesahan Alokasi Anggaran

Pembangunan (SPAAP). SPAAP adalah dokumen yang menetapkan besaran

alokasi anggaran pembangunan untuk setiap proyek/bagian proyek yang

selanjutnya akan dibahas antara Kantor Wilayah DJA dengan ins-tansi

vertikal/dinas untuk kemudian di-tuangkan dalam DIP. (5) Surat Keputusan

Otorisasi (SKO). SKO adalah dokumen otorisasi untuk penyediaan dana

kepada Departemen, Lembaga, Pemerintah Daerah dan pihak lain yang berhak

baik untuk rutin maupun pembangunan yang tidak dapat ditampung dengan DIK

atau DIP.

DIK/DIP/SKO disampaikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran kepada

Departemen/Lembaga. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut,

Departemen/Lembaga melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan pihak

ketiga. Tagihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pengadaan barang dan

jasa tersebut disampaikan kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

(KPKN). Selanjutnya KPKN meneliti keabsahan tagihan-tagihan dimaksud dan

menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

Untuk mengawasi pelaksanaan tugas KPKN tersebut, di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran terdapat Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran

(KASIPA) yang bertanggung jawab untuk memverifikasi Surat Perintah

Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh KPKN.

Dalam rangka melaksanakan manajemen kas dan untuk mencegah

departemen/lembaga melakukan pengeluaran secara berlebihan pada awal

periode tahun anggaran, Menteri Keuangan membatasi jumlah pengeluaran rutin

untuk satu triwulan maksimal sama dengan seperempat dari jumlah alokasi dana

yang tersedia. Sedangkan untuk belanja pembangunan, pencairan dana

disesuaikan dengan tingkat kemajuan prestasi penyelesaian proyek.

20

VII.3. Pengawasan dan Pertanggungjawaban APBN

Fungsi pengawasan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas

fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah. Pengawasan eksternal

dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyampaikan hasil

pengawasannya kepada DPR. Sementara itu, pengawasan internal dilakukan

oleh inspektorat jenderal/inspektorat utama pada masing-masing

departemen/lembaga dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) pada semua departemen/lembaga (termasuk BUMN). Pengawasan yang

dilakukan oleh pengawas internal maupun eksternal tersebut di atas bersifat post

audit.

Berdasarkan realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN dalam tahun

anggaran berjalan, Menteri Keuangan menyiapkan Rancangan Undang-Undang

Perhitungan Anggaran Negara (RUU PAN) dan diajukan kepada presiden untuk

mendapatkan persetujuan.

Selanjutnya RUU PAN tersebut disampaikan kepada BPK untuk diaudit.

Presiden mengajukan RUU PAN yang telah diaudit oleh BPK tersebut kepada

DPR paling lambat 15 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran bersangkutan.

Setelah DPR menyetujui RUU PAN tersebut, Presiden mengesahkan RUU

PAN menjadi Undang-undang Perhitungan Anggaran (UU PAN).

VIII. Proses APBN Pasca UU No. 17/2003

Sebelum diuraikan proses APBN pasca UU No. 17/2003, kiranya perlu

diuraikan terlebih dahulu pokok-pokok reformasi dalam penganggaran

sebagaimana tertuang dalam UU No. 17/2003.

VIII.1. Pokok-pokok Reformasi Penganggaran

UU No. 17/2003 mereformasi secara signifikan sistem penganggaran yang

telah puluhan tahun diterapkan di Indonesia. Secara singkat, faktor-faktor yang

21

mendorong reformasi di bidang penganggaran ini adalah:

(1) Ada beberapa aspek dari proses penganggaran di Indonesia yang

menghambat pendistribusian dana anggaran ke berbagai program;

(2) Perkiraan pendapatan dan proyeksi anggaran negara tidak disiapkan dalam

suatu kerangka makro;

(3) Tidak ada suatu kerangka penyatuan anggaran (unified framework for

budgeting) mengingat anggaran rutin dan pembangunan disiapkan secara

terpisah;

(4) Sistem penganggaran yang berlaku menimbulkan kurangnya informasi

mengenai hasil suatu program (program results);

(5) Pelaksanaan anggaran dan monitoring masih menjadi hal yang lemah;

(6) Susunan alokasi anggaran yang cukup terinci, secara tidak langsung

mencerminkan kontrol yang kuat, namun dalam realisasinya ditengarai

menimbulkan berbagai penyimpangan (KKN) dan kebocoran anggaran.

Pokok-pokok reformasi penganggaran yang terpenting meliputi:

(1) Penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka

menengah;

(2) Memadukan (unifying) atau mengintegrasikan anggaran rutin dan anggaran

pembangunan;

(3) Penerapan anggaran berbasis kinerja.

VIII.1.1. Medium Term Expenditure Framework2

Penuangan rencana pembangunan dalam suatu dokumen perencanaan

nasional lima tahunan yang ditetapkan dengan undang-undang dirasakan tidak

realistis dan semakin tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan

pemerintahan dalam era globalisasi. Perkembangan dinamis dalam

penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sistem perencanaan fiskal yang

terdiri dari system penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai

2 Basic reading mengenai MTEF dapat ditemukan pada website Bank Dunia. Untuk literatur berbahasa

Indonesia, dapat dibaca misalnya: Sjahruddin Rasul, Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan

Anggaran Dalam Perspektif UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, Jakarta: PNRI, 2003.

22

dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure

Framework) sebagaimana dilaksanakan di kebanyakan negara maju.

Berdasarkan hal ini, UU No. 17/2003 mengintrodusir dilaksanakannya Kerangka

Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework) ini.

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure

Framework) merupakan kerangka pengeluaran jangka menengah meliputi

periode tiga sampai lima tahun. Kerangka tersebut merupakan pendekatan atasbawah

(top-down approach), yaitu estimasi ketersediaan sumber daya

pengeluaran publik sesuai dengan kerangka ekonomi makro. Sementara itu,

pendekatan bawah ke atas (bottom-up approach) yaitu biaya yang harus

dikeluarkan dalam rangka melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan,

serta kerangka kerja yang merekonsiliasikan keseluruhan biaya dengan sumbersumber

daya yang tersedia sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu: “untuk

memastikan bahwa pemerintah mampu untuk melakukan prioritas-prioritas

rekonstruksi dan pembangunan dalam konteks estimasi pengeluaran tiga

tahunan yang konsisten dengan suatu kerangka makroekonomi yang baik”.

Gambar 1 di bawah menyajikan siklus MTEF. MTEF terdiri dari dua sub

proses, yaitu penetapan target fiskal (setting fiscal targets) dan alokasi sumbersumber

daya pada pilihan strategis (allocation of resources to strategic).

Kemudian, sub proses penetapan target fiskal juga dibagi ke dalam dua sub-sub

proses, yaitu pembaharuan kondisi ekonomi dan fiskal serta pernyataan

kerangka fiscal. Sub proses alokasi sumber-sumber daya pada pilihan strategis

juga dibagi menjadi dua sub-sub proses, yaitu pernyataan kebijakan anggaran

dan review fundamental. Ringkasnya, dalam proses pengambilan keputusan,

proses dan sub proses tersebut bukan merupakan hal yang berdiri sendiri, tetapi

terkait satu dengan yang lainnya.

Secara sederhana, siklus MTEF dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pembaharuan kondisi ekonomi dan fiskal merupakan langkah pertama dalam

siklus persiapan anggaran. Langkah tersebut diikuti dengan langkah selanjutnya,

yaitu kabinet menetapkan tujuan jangka panjang mengenai kebijakan fiskal dan

kebijakan ekonomi makro. Tujuan-tujuan ini kemudian dijabarkan ke dalam

23

tujuan-tujuan jangka pendek. Penetapan target fiskal diikuti alokasi sumbersumber

daya pada strategi-strategi yang ditetapkan. Kabinet kemudian

menetapkan prioritas anggaran. Prioritas anggaran merupakan negosiasi

strategis di antara berbagai sektor dalam proses alokasi sumber daya.

Gambar 1

Medium Term Expenditure Framework

Medium Term Expenditure Framework

Setting Fiscal Targets Allocation of Resources to Strategic

Economic and

Fiscal Update

Fiscal

Framework

Budget Policy

Statement

Fundamental

Reviews

Budget Call

Circular

Preparation of

Portfolio Budget

Statements

Budget Negotiation

Compilation of

Portfolio Budget

Statements

Government

Budget

Reconciliation

Statement

Ministry of Finance PRESIDENT Line Ministries

24

Merujuk literatur keuangan negara, dengan diterapkannya MTEF akan

dapat dicapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keseimbangan ekonomi makro dengan membangun

kerangka kerja sumber daya yang konsisten dan realistis;

2. Meningkatkan alokasi sumber daya kepada prioritas yang strategis di antara

dan di dalam organisasi;

3. Meningkatkan komitmen untuk memberikan kemampuan prediksi, baik

kebijakan maupun pendanaan, sehingga instansi pemerintah dapat

membuat rencana dan program yang berkelanjutan;

4. Memberikan batasan yang jelas kepada instansi pemerintah, meningkatkan

otonomi, dan memberikan penghargaan kepada instansi pemerintah yang

menggunakan dana secara efisien dan efektif;

5. Meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas secara politis dalam rangka

menghasilkan outcome yang diinginkan.

VIII.1.2. Unified Budget3

Sebelum diberlakukannya UU No. 17/2003, Belanja Negara dibedakan atas

pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan (dual-budgeting).

Pengeluaran rutin didefinisikan sebagai pengeluaran untuk keperluan

operasional untuk menjalankan kegiatan rutin pemerintahan. Pengeluaran rutin

mencakup belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga, subsidi, dan

belanja lain-lain. Sementara pengeluaran pembangunan didefinisikan sebagai

pengeluaran yang menghasilkan nilai tambah aset, baik fisik maupun non fisik,

yang dilaksanakan dalam periode tertentu. Belanja pembangunan adalah pengeluaran

berkaitan dengan proyek-proyek yang meliputi belanja modal dan belanja

penunjang. Belanja modal mencakup pembebasan tanah, pengadaan mesin dan

peralatan, konstruksi bangunan dan jaringan (infrastruktur), dan belanja modal

fisik maupun non fisik lainnya. Sementara itu, belanja penunjang yang

3 Bagian ini diambil dari: Anggito Abimanyu, “Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang

Tindih”, Kompas, Mei 2004.

25

dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan proyek terdiri dari gaji/upah, bahan,

perjalanan dinas, dan belanja penunjang lainnya.

Pemisahan anggaran rutin dan anggaran pembangunan tersebut semula

dimaksudkan untuk menekankan arti pentingnya pembangunan, namun dalam

pelaksanaannya telah menunjukan banyak kelemahan. Pertama, duplikasi

antara belanja rutin dan belanja pembangunan oleh karena kurang tegasnya

pemisahan antara kegiatan operasional organisasi dan proyek, khususnya

proyek-proyek non-fisik. Dengan demikian, kinerja sulit diukur karena alokasi

dana yang ada tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Kedua,

penggunaan “dual budgeting” mendorong dualisme dalam penyusunan daftar

perkiraan mata anggaran keluaran (MAK) karena untuk satu jenis belanja, ada

MAK yang diciptakan untuk belanja rutin dan ada MAK lain yang ditetapkan

untuk belanja pembangunan. Ketiga, analisis belanja dan biaya program sulit

dilakukan karena anggaran belanja rutin tidak dibatasi pada pengeluaran untuk

operasional dan belanja anggaran pembangunan tidak dibatasi pada

pengeluaran untuk investasi. Keempat, proyek yang menerima anggaran

pembangunan diperlakukan sama dengan satuan kerja, yaitu sebagai entitas

akuntansi, walaupun proyek hanya bersifat sementara. Jika proyek sudah selesai

atau dihentikan tidak ada kesinambungan dalam pertanggungjawaban terhadap

asset dan kewajiban yang dimiliki proyek tersebut. Hal ini selain menimbulkan

ketidakefisienan dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan, juga menyebabkan

ketidakjelasan keterkaitan antara output/outcome yang dicapai dengan

penganggaran organisasi.

Selanjutnya, sebagaimana diamanatkan oleh UU No.17 Tahun 2003, maka

sistem penganggaran mengacu pada praktek-praktek yang berlaku secara

internasional. Menurut GFS (Government Financial Statistics) Manual 2001,

sistem penganggaran belanja negara secara implisit menggunakan sistem

unified budget, dimana tidak ada pemisahan antara pengeluaran rutin dan

pembangunan, sehingga klasifikasi menurut ekonomi akan berbeda dari

klasifikasi sebelumnya. Dalam hal ini, belanja negara menurut klasifikasi

ekonomi dikelompokkan ke dalam (1) kompensasi untuk pegawai; (2)

26

penggunaan barang dan jasa; (3) kompensasi dari modal tetap berkaitan dengan

biaya produksi yang dilaksanakan sendiri oleh unit organisasi pemerintah; (4)

bunga hutang; (5) subsidi; (6) hibah; (7) tunjangan sosial (social benefits); dan

(8) pengeluaran-pengeluaran lain dalam rangka transfer dalam bentuk uang atau

barang, dan pembelian barang dan jasa dari pihak ketiga untuk dikirim kepada

unit lainnya.

Dalam melaksanakan perubahan format dan struktur belanja negara telah

dilakukan dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian, namun tetap mengacu

GFS Manual 2001 dan UU No. 17 Tahun 2003. Beberapa catatan penting

berkaitan dengan perubahan dan penyesuaian format dan struktur belanja

negara yang baru antara lain:

Pertama, dalam format dan struktur I-account yang baru, belanja negara

tetap dipisahkan antara belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah,

karena pos belanja untuk daerah yang berlaku selama ini tidak dapat

diklasifikasikan ke dalam salah satu pos belanja negara sebagaimana diatur

dalam UU No.17 Tahun 2003; Kedua, semua pengeluaran negara yang sifatnya

bantuan/subsidi dalam format dan struktur baru diklasifikasikan sebagai subsidi;

dan Ketiga, semua pengeluaran negara yang selama ini ‘mengandung’ nama

lain-lain yang tersebar di hampir semua pos belanja negara, dalam format dan

struktur baru diklasifikasikan sebagai belanja lain-lain.

Dengan berbagai perubahan dan penyesuaian tersebut, belanja negara

menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) terdiri dari (i) belanja pegawai, (ii)

belanja barang, (iii) belanja modal, (iv) pembayaran bunga utang, (v) subsidi, (vi)

hibah, (vii) bantuan sosial, dan (viii) belanja lain-lain. Sedangkan belanja untuk

daerah, sebagaimana yang berlaku selama ini terdiri dari (i) dana perimbangan,

dan (ii) dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dengan adanya perubahan

format dan struktur belanja negara menurut jenis belanja maka secara otomatis

tidak ada lagi pemisahan antara belanja rutin dan belanja pembangunan (unified

budget).

Beberapa pengertian dasar terhadap komponen-komponen penting dalam

belanja tersebut, antara lain;

27

Belanja pegawai menampung seluruh pengeluaran negara yang digunakan

untuk membayar gaji pegawai, termasuk berbagai tunjangan yang menjadi

haknya, dan membayar honorarium, lembur, vakasi, tunjangan khusus dan

belanja pegawai transito, serta membayar pensiun dan asuransi kesehatan

(kontribusi sosial). Dalam klasifikasi tersebut termasuk pula belanja gaji/upah

proyek yang selama ini diklasifikasikan sebagai pengeluaran pembangunan.

Dengan format ini, maka akan terlihat pos yang tumpang tindih antara belanja

pegawai yang diklasifikasikan sebagai rutin dan pembangunan. Disinilah

nantinya efisiensi akan bisa diraih. Demikian juga dengan belanja barang yang

seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan

untuk pengadaan barang dan jasa, dan biaya pemeliharaan aset negara.

Demikian juga sebaliknya sering diklasifikasikan sebagai pengeluaran

pembangunan. Belanja modal menampung seluruh pengeluaran negara yang

dialokasikan untuk pembelian barang-barang kebutuhan investasi (dalam bentuk

aset tetap dan aset lainnya). Pos belanja modal dirinci atas (i) belanja modal aset

tetap/fisik, dan (ii) belanja modal aset lainnya/non-fisik. Dalam prakteknya

selama ini belanja lainnya non-fisik secara mayoritas terdiri dari belanja pegawai,

bunga dan perjalanan yang tidak terkait langsung dengan investasi untuk

pembangunan. Subsidi menampung seluruh pengeluaran negara yang

dialokasikan untuk membayar beban subsidi atas komoditas vital dan strategis

tertentu yang menguasai hajat hidup orang banyak, dalam rangka menjaga

stabilitas harga agar dapat terjangkau oleh sebagian besar golongan

masyarakat. Subsidi tersebut dialokasikan melalui perusahaan negara dan

perusahaan swasta. Sementara itu, selama ini ada jenis subsidi yang sebetulnya

tidak ada unsur subsidinya, maka belanja tersebut akan dikelompokkan sebagai

bantuan sosial. Bantuan sosial menampung seluruh pengeluaran negara yang

dialokasikan sebagai transfer uang/barang yang diberikan kepada penduduk,

guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, misalnya transfer

untuk pembayaran dana kompensasi sosial. Sementara itu, belanja untuk daerah

menampung seluruh pengeluaran pemerintah pusat yang dialokasikan ke

daerah, yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Konversi

28

belanja negara menurut klasifikasi ekonomi dari format lama ke format baru

disajikan dalam Tabel 2 konversi belanja negara dibawah ini.

Tabel 2

VIII.1. 3. Anggaran Berbasis Kinerja

Sejalan dengan amanat UU No.17/2003, akan pula diterapkan secara

penuh anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) di sektor

publik, agar penggunakan anggaran tersebut bisa dinilai kemanfaatan dan

kegunaannya bagi masyarakat. Sebagaimana dipahami, selama ini kita

menerapkan traditional budgeting atau dikenal pula sebagai line-item budgeting.

Line-item budgeting ini mempunyai sejumlah karakteristik penting, antara lain

tujuan utamanya adalah untuk melakukan kontrol keuangan, sangat berorientasi

pada input organisasi, penetapannya melalui pendekatan incremental (kenaikan

29

bertahap), dan tidak jarang dalam prakteknya memakai “kemampuan

menghabiskan atau menyerap anggaran” sebagai salah satu indikator penting

untuk mengukur keberhasilan organisasi.

Dalam praktek pelaksanaannya, karakteristik seperti di atas mengandung

banyak kelemahan. Dalam rejim pemerintahan yang sarat dengan KKN,

karakteristik yang berkaitan dengan tujuan untuk melakukan kontrol keuangan,

seringkali dilaksanakan hanya sebatas aspek administratifnya saja. Hal ini

mungkin untuk dilakukan karena ditunjang oleh karakteristik lainnya yaitu sangat

berorientasi pada input organisasi. Dengan demikian sistem anggaran tidak

memberikan informasi tentang kinerja, sehingga sangat sulit untuk melakukan

kontrol kinerja.

Kelemahan lainnya terkait dengan karakteristik penetapan anggaran

dengan pendekatan incremental, yaitu menetapkan rencana anggaran dengan

cara menaikkan jumlah tertentu pada jumlah anggaran yang lalu atau sedang

berjalan. Melalui pendekatan ini, analisis yang mendalam tentang tingkat

keberhasilan setiap program tidak dilakukan. Akibatnya adalah tidak tersedia

informasi yang logis dan rasional tentang rencana alokasi anggaran tahun yang

akan datang. Siapa atau unit mana mendapat berapa sering kali didasarkan

pada catatan historis semata dan tidak berorientasi pada tujuan organisasi.

Kelemahan lainnya terkait dengan penggunaan “kemampuan

menghabiskan anggaran” sebagai indikator keberhasilan. Apa yang sering terjadi

dalam prakteknya adalah perilaku birokrat yang selalu berusaha untuk

menghabiskan anggaran tanpa terkait dengan hasil dan kualitasnya. Tentu

keadaan ini semakin buruk jika dikaitkan dengan karakter birokrat yang menurut

Niskanen cenderung bersifat budget maximizer.

Sebagai akibat dari berbagai kelemahan di atas, maka masalah besar yang

dihadapi oleh sistem line-item budgeting adalah effectiveness problem, efficiency

problem, and accountability problem. Bahkan jikapun sistemnya sudah

transparan, maka informasi yang dapat diterima oleh masyarakat tidak terlalu

penting, karena hanya berkaitan dengan input organisasi.

30

Sebagai respons terhadap permasalahan sistem anggaran line-item di atas,

UU No. 17/2003 mengintrodusir sistem anggaran berbasis kinerja (performancebased

budgeting). Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang

berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat terhadap visi, misi,

dan rencana strategi organisasi. Anggaran kinerja mengalokasikan sumberdaya

pada program bukan pada unit organisasi semata dan memakai output

measurement sebagai indicator kinerja organisasi. Lebih jauh ia mengkaitkan

biaya dengan output organisasi sebagai bagian yang integral dalam berkas

anggarannya.

Sebagai illustrasi, dalam penentuan alokasi anggaran untuk pendidikan

dasar, maka didasarkan pada output yang ingin dicapai: berapa banyak murid

SD yang akan terdidik dalam satu tahun anggaran? Berapa prosentase

kelulusan murid SD yang ditargetkan? Berapa tinggi nilai rata-rata raport dan

nilai ujian akhir nasional yang ditargetkan? Dan seterusnya.

Tujuan dari penetapan output measurement yang dikaitkan dengan biaya

adalah untuk dapat mengukur tingkat efisiensi dan efektifitas. Hal ini sekaligus

merupakan alat untuk dapat menjalankan prinsip akuntabilitas, karena yang

diterima oleh masyarakat pada akhirnya adalah output dari suatu proses

kegiatan birokrasi.

Ukuran-ukuran kinerja pada sistem anggaran yang berorientasi pada kinerja

berguna pula bagi lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD) pada saat

menjalankan fungsi pembentukan kebijakan, fungsi penetapan anggaran, dan

fungsi pelaksanaan pengawasan. Bagi manajemen puncak di pihak eksekutif

berguna untuk melakukan kontrol manajemen dan kontrol kualitas serta dapat

digunakan untuk sistem insentif pegawai. Dan pada akhirnya bagi masyarakat

dapat memberikan kejelasan tentang kinerja dan akuntabilitas pemerintah.4

4 Baca misalnya: Roy V. Salomo, “Anggaran yang Berorientasi Pada Kinerja dan Kepemerintahan yang

Baik”, Jurnal Forum Inovasi Vol. 5, Desember-Februari 2003, pp. 34-39; Public Expenditure Management

Handbook, Washington, D.C.: The World Bank, 1998.

31

VIII.2. Proses APBN Pasca Reformasi

VIII.2.1. Penyusunan dan Penetapan APBN

Pembicaraan Pendahuluan antara Pemerintah dan DPR. Tahapan ini

dimulai dengan penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka

ekonomi makro oleh Pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan

Mei tahun berjalan. (Pasal 13 ayat (1) UU No. 17/2003)5

Guna memudahkan DPR dalam memahami dan mendiskusikan kerangka

ekononomi makro, pemerintah mengirimkan laporan triwulanan update fiskal dan

makroekonomi serta outlook dan estimasi ke depan kepada DPR pada awal

April. Laporan ini disiapkan oleh Badan Analisa Fiskal (BAF), Departemen

Keuangan. Dengan laporan ini, diharapkan DPR memahami gambaran umum

perkembangan fiskal dan makroekonomi terkini beserta outlook dan estimasi ke

depannya. Laporan ini menyajikan tampilan fiskal dan makroekonomi dua tahun

terakhir, estimasi kinerja fiskal tahun anggaran berjalan, serta proyeksi kinerja

fiskal tiga tahun ke depan. Variabel-variabel fiskal dan makroekonomi yang

disajikan dalam laporan tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi,

nilai tukar rupiah, tingkat bunga, harga minyak internasional, neraca

pembayaran, penerimaan, pengeluaran, surplus primer, defisit anggaran,

pembiayaan, dan estimasi ke depan.

Kerangka ekonomi makro yang disampaikan kepada DPR berisi antara lain

prospek ekonomi dunia (pertumbuhan, perdagangan, dll.), kebijakan ekonomi

makro (kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan investasi, neraca

pembayaran), serta asumsi dasar APBN (pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai

tukar, harga minyak , produksi minyak, dan tingkat suku bunga SBI rata-rata).

Sementara itu, pokok-pokok kebijakan fiskal yang disampaikan kepada

DPR mencakup kaidah utama yang melatari kebijakan fiskal, kebijakan fiskal

5 Sebelum UU No. 17/2003, pemerintah tidak menyampaikan “Pokok-pokok kebijakan fiskal” dalam

dokumen yang spesifik. Pemerintah hanya menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan anggaran

dalam Nota Keuangan dan RAPBN yang disampaikan kepada DPR tanggal 16 Agustus. Meskipun

demikian, isinya berbeda dengan apa yang dimaksudkan dalam UU No. 17/2003 tersebut.

32

bidang pendapatan negara dan hibah, kebijakan fiskal bidang belanja negara,

dan kebijakan fiskal pembiayaan anggaran.

Pemerintah dan DPR membahas kerangka ekonomi makro dan pokokpokok

kebijakan fiskal yang diajukan oleh pemerintah dalam pembicaraan

pendahuluan RAPBN tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan kerangka

ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tersebut, pemerintah dan DPR

membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi

setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. (Pasal

13 ayat (2) – (3) UU No. 17/2003).

Dalam rangka penyusunan RAPBN, berdasarkan Surat Edaran yang

diterbitkan oleh Menteri Keuangan c.q. DJA, menteri/pimpinan lembaga selaku

pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran

kementerian negara/lembaga tahun berikutnya. Rencana kerja dan anggaran

tersebut disusun berdasarkan prestasi kerja (kinerja) yang akan dicapai; dan

disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran

yang sedang disusun. Selanjutnya, rencana kerja dan anggaran tersebut

disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan

RAPBN. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada

Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan RUU tentang APBN tahun

berikutnya. (Pasal 14 UU No. 17/2003).6

Pada awal bulan Juli pemerintah menyampaikan laporan semester pertama

perkembangan fiskal dan makroekonomi serta outlook kepada DPR. Laporan ini

merupakan update atas laporan triwulan yang telah disampaikan kepada DPR

pada awal bulan April.

Pengajuan, pembahasan dan penetapan APBN. Tahapan ini dimulai

dengan pengajuan RUU tentang APBN disertai nota keuangan dan dokumendokumen

pendukungnya oleh pemerintah kepada DPR pada bulan Agustus

tahun sebelumnya. (Pasal 15 ayat (1) UU No. 17/2003) Selama pembahasan,

dokumen-dokumen pendukung disampaikan kepada DPR. Sebagaimana diatur

6 Saat ini pemerintah sedang menyiapkan RPP tentang Rencana Kerja dan Anggaran Instansi Pemerintah.

33

dalam Pasal 15 ayat (4) UU No. 17/2003, pengambilan keputusan oleh DPR

mengenai RUU tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya dua bulan sebelum

tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Batasan ini diperlukan agar

pemerintah punya cukup waktu untuk menyiapkan seluruh dokumen

pelaksanaan anggaran. Di samping itu, waktu dua bulan itu juga diperlukan oleh

Pemerintah Daerah untuk menyiapkan anggaran mereka, mengingat salah satu

sumber keuangan utama Pemerintah daerah adalah dana perimbangan yang

diperoleh dari APBN.

APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi,

fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. (Pasal 15 ayat (5) UU No. 17/2003).

Apabila DPR tidak menyetujui RUU APBN yang diajukan pemerintah,

pemerintah dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka

APBN tahun anggaran sebelumnya. (Pasal 15 ayat (6) UU No. 17/2003)

VIII.2.2. Pelaksanaan APBN

Setelah APBN ditetapkan, Menteri Keuangan memberitahukan kepada

semua menteri/pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan

anggaran untuk masing-masing kementerian/lembaga. Selanjutnya

menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk

kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran

yang ditetapkan oleh Presiden. Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran,

diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan,

anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana

penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan.

Pada dokumen pelaksanaan anggaran tersebut juga dilampirkan rencana kerja

dan anggaran badan layanan umum dalam lingkungan kementerian negara yang

bersangkutan. Setelah dokumen pelaksanaan anggaran tersebut disahkan oleh

Menteri Keuangan, dokumen tersebut kemudian disampaikan kepada

menteri/pimpinan lembaga, kuasa bendahara umum negara, dan BPK. (Pasal 14

ayat (1) – (5) UU No. 17/2003)

34

Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran, kementerian/lembaga

sebagai pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melaksanakan kegiatan

sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Untuk keperluan

kegiatan tersebut, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berwenang

mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang

telah ditetapkan. (Pasal 17 ayat (1) – (2) UU No. 1/2004) Selanjutnya, pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada

mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihantagihan

atas beban APBN. (Pasal 18 ayat (1) UU No. 1/2004) Pembayaran atas

tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh Bendahara Umum

Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. (Pasal 19 ayat (1) UU No. 1/2004)

Pemerintah menyusun laporan realisasi semester pertama APBN dan

prognosis untuk enam bulan berikutnya, yang disampaikan kepada DPR

selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk

dibahas bersama antara DPR dan pemerintah. (Pasal 27 ayat (1) – (2) UU No.

17/2003)

Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan

dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan

prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila

terjadi:

a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang

digunakan dalam APBN;

b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;

c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar

unit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;

d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus

digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. (Pasal 27 ayat (3)

UU No. 17/2003)

35

Dalam keadaan darurat pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang

belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan

perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang Perubahan APBN

tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan tersebut untuk

mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan

berakhir. (Pasal 27 ayat (4) – (5) UU No. 17/2003)

VIII.2.3. Pengawasan dan Pertanggungjawaban APBN

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan

pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat

waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah

diterima secara umum.

Dalam UU No. 17/2003 ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBN disampaikan berupa laporan keuangan yang setidaktidaknya

terdiri dari Iaporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan

catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi

pemerintah. Laporan keuangan pemerintah yang telah diperiksa oleh Badan

Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6

(enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang

bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undangundang

tentang APBN dari segi manfaat/hasil (outcome). Sedangkan Pimpinan

unit organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung jawab atas

pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN

dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output). Sebagai

konsekuensinya, dalam UU No. 17/2003 diatur sanksi yang berlaku bagi

menteri/pimpinan lembaga, serta Pimpinan unit organisasi kementerian

36

negara/lembaga yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan

yang telah ditetapkan dalam UU tentang APBN. Ketentuan sanksi tersebut

dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif, serta berfungsi sebagai

jaminan atas ditaatinya Undang-undang tentang APBN yang bersangkutan.

Selain itu perlu ditegaskan pula prinsip yang berlaku universal bahwa

barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan

membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara

bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam

pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh

para pengelola keuangan negara dimaksud merupakan unsur pengendalian

intern yang andal.

IX. Optimalisasi Peranan DPR7

Peranan DPR dalam penganggaran dapat dijalankan berdasarkan fungsifungsi

yang dimilikinya. Berdasarkan Pasal 20A UUD 1945 Perubahan Pertama,

DPR mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi

pengawasan.

Fungsi Legislasi. Dalam menjalankan fungsi legislasinya, DPR

menetapkan dan menyetujui RUU APBN yang diajukan oleh Pemerintah. Proses

penetapan itu sendiri diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI. Sebelum

menetapkan dan menyetujui RUU APBN yang diajukan oleh Pemerintah, DPR

terlibat secara intens dalam keseluruhan proses penyusunan dan penetapan

sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Fungsi Anggaran. Berkenaan dengan fungsi anggaran, DPR mempunyai

hak budget sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 Perubahan

Ketiga yang menyebutkan bahwa RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk

dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. DPR sesuai

7 Bagian ini banyak merujuk pada: Abdullah Zainie, “Peranan DPR dalam Reformasi Pengelolaan

Anggaran Negara”, Jurnal Forum Inovasi Vol. 5: Desember-Februari 2003, pp. 20-25, 77-80.

37

dengan hak budgetnya dapat menyetujui ataupun tidak menyetujui RUU APBN

yang diajukan oleh Pemerintah dan mengadakan pembahasan. Pembahasan

RUU APBN secara bersama oleh DPR dan Presiden selain dalam rangka

melaksanakan fungsi legislasi juga dimaksudkan agar DPR dapat mengetahui

dan mengidentifikasi dengan jelas bahwa terhadap alokasi yang dicantumkan

dalam RAPBN tersebut tidak terjadi penyelewengan. Selain itu, DPR juga

mempunyai hak untuk mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah

penerimaan dan pengeluaran dalam RUU APBN.

Dalam konteks optimalisasi peranan DPR dalam penganggaran,

khususnya pada tahap penyusunan dan penetapan APBN, Abdullah Zainie

(2003) menggarisbawahi beberapa hal, diantaranya:

1. DPR harus mempunyai waktu khusus untuk membahas proses anggaran

dengan mengkaji secara teliti sehingga proses tersebut dapat berjalan

lancar;

2. DPR harus menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran sehingga

bisa memberikan peran yang maksimal terhadap proses anggaran;

3. DPR dengan didukung oleh Undang-undang seharusnya mampu

memberikan kontribusi lebih besar; bukan hanya sekedar menerima atau

menolak RUU APBN. DPR seharusnya dapat mendiskusikan anggaran

sebagai sebuah instrumen kebijakan dan untuk menjamin bahwa anggaran

tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi.

DPR juga harus bisa mengkaji dan menganalisis anggaran secara terperinci

berdasarkan fungsi-fungsi yang ada;

4. Anggaran seharusnya digunakan oleh Pemerintah dan DPR untuk bertindak

sebagai mitra yang berkepentingan dalam pencapaian tujuan yang sama;

5. Kepentingan tertinggi partai harus didahulukan di atas kepentingan partai

Fungsi Pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh DPR terdiri dari

dua hal, yaitu:

1. Pengawasan terhadap Pemerintah dalam melaksanakan Undang-undang;

2. Pengawasan terhadap Pemerintah dalam melaksanakan APBN.

38

Pengawasan DPR terhadap Pemerintah dalam melaksanakan APBN dapat

dilakukan melalui dua hal, yaitu:

1. Melalui rapat-rapat kerja yang dilakukan oleh komisi-komisi DPR dengan

departemen-departemen pemerintahan. Dalam rapat kerja tersebut, DPR

dapat mengadakan pembahasan mengenai berbagai hal dengan

Pemerintah. Selain itu, DPR juga membahas hasil dengar pendapat komisikomisi

dengan masyarakat, NGO, akademisi. Fungsi pengawasan dan

fungsi penganggaran akan beririsan ketika DPR melakukan pembahasan

dengan Pemerintah untuk menyetujui RUU APBN atau PAN yang diajukan

oleh Pemerintah.

2. Menerima dan membahas laporan dari BPK.

Berdasarkan Pasal 23E UUD 1945 Perubahan Ketiga, ditetapkan bahwa

hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, DPRD,

sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh

BPK akan digunakan oleh DPR untuk mengevaluasi pertanggungjawaban

Pemerintah dalam pelaksanaan APBN. Menurut Pasal 145 Peraturan Tata

Tertib DPR, DPR membahas hasil pemeriksaan tersebut yang

diberitahukan oleh BPK dalam bentuk Hasil Pemeriksaan Semester, yang

kemudian disampaikan dalam rapat paripurna DPR untuk dipergunakan

sebagai bahan pengawasan. Hasil pemeriksaan juga membantu DPR

dalam rangka memberikan persetujuan atas PAN yang diajukan oleh

Pemerintah.

X. Penutup

Reformasi manajemen keuangan pemerintah—yang telah menenorkan UU

No. 17/2003 dan UU No. 1/2004 beserta peraturan-peraturan pendukungnya)—

telah memberikan landasan yang cukup kuat untuk memperbaiki kinerja

pengelolaan keuangan negara RI. Kedua Undang-undang tersebut—dan

diharapkan dilengkapi dengan UU Pemeriksaan pengelolaan Keuangan Negara

39

yang masih dibahas di DPR—menyediakan instrument dan wahana yang

kondusif untuk mewujudkan good governance.

Keindahan aturan, tentunya tidak akan berguna manakala tidak

diimplementasikan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, Pemerintah dan

DPR diharapkan mampu mengawal pelaksanaan paket undang-undang di

bidang keuangan negara tersebut sekaligus melanjutkan proses reformasi

manajemen keuangan pemerintah.

DPR dengan fungsi-fungsi yang dimilikinya, yakni fungsi legislasi, fungsi

anggaran, dan fungsi pengawasan, dapat berperan optimal dalam memperbaiki

kinerja anggaran negara dengan keterlibatannya yang efektif sepanjang siklus

APBN.